POS Indonesia Tulang Punggung BLT (Trust, April 2009)

Author: I Ketut Mardjana / Label:



BLT menjadi lebih terarah berkat jaringan PT Pos Indonesia yang luas.
Tak ada wilayah di negeri ini yang tak dikuasai oleh PT Pos Indonesia. Jaringan fisik Pos Indonesia menyentuh desa-desa di pelosok Nusantara berkat dukungan 22 ribu karyawan plus 3.400 tenaga outsourcing yang berada di 3.453 kantor cabang. Jaringan yang luar biasa ini membuat pemerintah jatuh hati dan mempercayakan Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).
BLT merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Program ini dimulai sejak 2005 dan melibatkan Pos Indonesia dalam percetakan kartu dan penyaluran dananya, sedangkan pengantaran kartu dilakukan oleh BPS.

Pada akhir Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 28,7%. Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan harga barang kebutuhan pokok yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama daya beli basyarakat miskin. Dampak lainnya, dapat menurunkan investasi sehingga menambah jumlah pengangguran, dan semakin banyak jumlah rakyat miskin. Pos Indonesia sebagia tugas dalam percetakan dan pendistribusian kartu kepada RTS bekerjasama dengan aparat desa, lalau membayarkan dananya. Tahun 2008 pihak BPS semakin melakukan akurasi data RTS di mana verifikasi di lapangan dilakukan bersama-sama dengan parat desa. Dalam hal ini tredapat RTS yang tidak layak lagi karena meninggal dunia, maka dilakukan "rembug desa" untuk mengusulkan penggantinya.
Nah, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, pemerintah kembali menuyaliurkan BLT. Penyaluran BLT tahun 2008 dilakukan dua tahap. Penyaluran BLT tahap pertama (Juni-Agustus) mencapai total realisasi bayar 18,8 juta rumah tangga sasaran (RTS)dengan total realisasi rupiah sebesar Rp 5,6 triliun. Artinya, daya serapnya mencapai 99,02% dari total RTS sebanyak 19.020.763 RTS. Provinsi dengan penyaluran tertinggi adalah Jawa Tengah sebesar 99,87%, sedangkan provinsi dengan penyaluran terndah adalah Kalimantan Tengah sebesar 83,53%.
Efektifitas BLT cukup menggembirakan dan pemerintah melanjutkan program tersebut di tahun ini. Program BLT dilanjutkan mulai 18 Maret 2009 dan Pos Indonesia kembali menjadi penyalur BLT kepada 18,8 juta RTS untuk periode Januari-Februari 2009. Total dana yang disalurkan pemerintah melalui Pos Indonesia sebesar Rp. 3,7 triliun. Pada tahun 2009 yang memliki mekanisme berbeda di mana RTS mengambil uang dengan menunjukkan kartu BLT yang lama. Pos Indonesia pun melakukan antisipasi dengan cara membuat daftar pengawasan. Pos Indonesia membayarkan BLT berdasarkan data penerima BLT yang benar-benar mencairkan dananya di tahun 2008.
Tahun 2009 merupakan program lanjutan dari 2008 sehingga pemerintah tidak lagi mencetak kartu BLT, melainkan RTS cukp datang ke kantor pos dengan menunjukkan kartu BLT tahun 2008. Seandainya kartu tersebut hilang maka dapat diganti dengan menunjukkan bukti diri seperti KTP.
KENDALA PENYALURAN BLT
Beberapa kendala di lapangan tak luput ditemui di mana penerima BLT terkadang sulit diatur dan datang pada hari pertama untuk mendapatkan uang BLT. Akibatnya petugas Pos harus bekerja ekstra kerat. "Dari subuh, masyarkat sudah menanti di kantor pos, ketika pintu dibuka, mereka berbondong-bondong masuk dan semuanya ingin di urutan pertama. Dan tak jarang itu barus selesai jam sembilan malam", kenang Mardjana.
Berbeda lagi dengan kondisi pembayaran BLT di daerah pedalaman seperti Kalimantan, Kupang, dan wilayah lainnya yang memiliki kondisi geografis yang unik, Pos Indonesia harus menambah biaya untuk penyediaan sarana transportasi demi menjangkau pelosok negeri. Oleh karena itu pembayaran BLT tak hanya dilakukan di kantor pos melainkan juga di lokasi/kantor kelurahan/desa untuk mendekatkan pelayanan pada komunitas RTS. Tak hanya sampai di situ, kebijakan untuk melakukan jemput bola demi memberikan pelayanan yang memuaskan RTS di mana RTS yang sakit atau cacat didatangi oleh petugas pos ke rumahnya.
Berbagai tantangan tak sedikit dihadapi, namun demikian Pos Indonesia tak pernah lelah meningkatkan pelayannya tanpa memandang lapisan. Kenyamanan kepada RTS yang mengantre adalah menjadi prioritas pelayanan, tenda, kursi, air minum, blower sampai pada fasilitas Televisi juga diberikan. "Kami tak ingin ada korban seperti kasus pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur, walaupun biaya akhirnya membengkak", kata Mardjana.
Namun, pembengkakan biaya tersebut sebanding dengan hasil yang dicapai. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di 228 kabupaten/kota, 878 kecamatan dan 2.644 desa/kelurahan yang dilaksanakan serentak oleh 25 kantor perwakilan BPKPseluruh Indonesia, pelaksanaan penyaluran BLT memuaskan. Ketepatan endataan (86,16%), ketepatan penetapan (97%), ketepatan waktu distribusi penyaluran BLT (90,34%), dan pemanfaatn data BLT oleh RTS (93,86%).

0 komentar:

Posting Komentar